Thailand Minta Facebook Blokir Konten Kritis Terhadap Kerajaan

Thailand Minta Facebook Blokir Konten Kritis Terhadap Kerajaan

Pihak berwenang di Thailand telah meminta Facebook untuk memblokir konten yang kritis terhadap kerajaan. Raksasa media sosial itu diberikan waktu hingga Selasa (16/5) depan untuk menghapus lebih dari 130 item yang dapat dilihat oleh warga Thailand.

Facebook mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan permintaan tersebut dan akan mematuhinya jika ada konten yang benar-benar melanggar undang-undang Thailand. Setiap komentar yang kritis terhadap kerajaan akan dituntut di bawah undang-undang lese-majeste yang ketat.

Pemerintah militer Thailand yang merebut kekuasaan pada 2014 lalu, telah berusaha keras menekan kritik terhadap monarki. Ribuan situs telah diblokir, dan orang-orang yang membagikan atau bahkan menyukai konten kritik itu, akan segera diadili.

Komisi Penyiaran Nasional dan Telekomunikasi Thailand mengatakan, Facebook telah bekerja sama dalam memblokir beberapa konten. Namun masih ada 130 konten yang dianggap ilegal, yang masih dapat terlihat di Thailand.

Undang-undang lese-majeste dimaksudkan untuk melindungi anggota keluarga kerajaan Thailand dari penghinaan atau ancaman. Pasal 112 dari undang-undang tersebut mengatakan, siapapun yang mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, dan pewaris tahta, akan dihukum dengan hukuman 15 tahun penjara.

Dilansir dari BBC, lebih dari 100 orang telah didakwa di bawah undang-undang lese-majeste sejak kudeta. Tujuh orang ditahan bulan lalu, termasuk seorang pengacara yang dikenai tuduhan melanggar undang-undang tersebut, dengan hukuman 150 tahun penjara.

Bagikan Artikel ini